Langkah Menanggulangi Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh


Langkah Antisipatif yang Dapat Dilakukan oleh Rumah Sakit dan Dokter dalam Menanggulangi Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia

Rumah sakit dan dokter mempunyai peranan penting guna mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan tentang transplantasi organ guna kemaslahatan pasien dan masyarakat. Transplantasi organ/jaringan tubuh manusia merupakan tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi organ tubuh yang berat.  Hal ini didasari pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Dari segi hukum, transplantasi organ, jaringan, dan sel tubuh dipandang sebagai suatu usaha mulia dalam upaya menyehatkan dan menyejahterakan manusia. Dengan dasar tersebut trasplantasi diperbolehkan, namun dalam pelaksanaannya mendapatkan pembatasan. Transplantasi diperbolehkan sepanjang untuk kebutuhan sosial, artinya pendonor mengiklaskan organ tubuhnya diberikan orang lain tanpa adanya imbalan. Yang dilarang oleh hukum adalah transplantasi yang ada muatan komersiel, membahayakan pendonor organ dan penipuan.

              Rumah sakit dan dokter merupakan subyek hukum yang mana potensi keterlibatan dalam tindak pidana jual beli organ tubuh sangatlah besar. Hal tersebut dikarenakan rumah sakit dan dokter sebagai tempat dengan fasilitasnya dan pelaksana yang mempunyai keahlian dalam melakukan transplantasi organ. Keterlibatan rumah sakit dan dokter dalam tindak pidana jual beli organ organ dapat sebagai pelaku tindak pidana ( Dader ), turut melakukan ( Pasal 55 KUHP ) dan membantu kejahatan ( Pasal 56 KUHP ). Maka dari hal tersebut rumah sakit dan dokter harus mempunyai kehati – hatian agar tidak terjerat dalam tindak pidana jual beli organ. Dengan kehati – hatian yang dimilki rumah sakit dan dokter selain menghindarkan dari jerat hukum tindak pidana jual beli organ, tetapi juga sebagai langkah guna pencegahan kejahatan tindak pidana jual beli organ.

              Sikap kehati – hatian dalam transplantasi sebenarnya sudah ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016. Hal tersebut merupakan syarat administratif pendonor yang harus dipenuhi yaitu diatur dalam Pasal 19 ayat 1 huruf :

  1. membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan Pendonor menyumbangkan Organ tubuhnya secara sukarela tanpa meminta imbalan;
  2. memiliki alasan menyumbangkan Organ tubuhnya kepada Resipien secara sukarela;
  3. mendapat persetujuan suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, atau saudara kandung Pendonor;
  4. membuat pernyataan memahami indikasi, kontra indikasi, risiko, prosedur Transplantasi Organ, panduan hidup pascatransplantasi Organ, serta pernyataan persetujuannya; dan
  5. membuat pernyataan tidak melakukan penjualan Organ ataupun perjanjian khusus lain dengan pihak Resipien.

              Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengecekan syarat administrasi adalah Komite Transplantasi Nasional. Komite Transplantasi Nasional mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan bahwa dalam pendonoran organ tidak ada indikasi jual beli. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut “Berdasarkan pemeriksaan awal dan skrining, verifikasi dokumen, penelusuran latar belakang Pendonor, dan verifikasi lapangan, Komite Transplantasi Nasional mengeluarkan surat keterangan kelayakan pasangan Resipien-Pendonor dan tidak ditemukan indikasi jual beli dan/atau komersial”.

              Sikap kehati – hatian yang dimiliki oleh Komite Transplantasi Nasional diatas harus juga dimiliki oleh rumah sakit dan dokter agar terhidar dari tindak pidana jual beli organ dan atisipasi terhadap bisnis organ yang terselubung. Hal tersebut dikarenakan Komite Nasional Transplantasi belum terbentuk, maka setiap rumah sakit masih independen dalam melihat niat pendonor.

              Sikap kehati – hatian yang dimiliki guna antisipasi tidak tersangkut  tindak pidana jual beli organ bisa dengan membuat kontrak antara pendonor dengan rumah sakit dengan tujuan donor yang dilakukan pendonor mempunyai tujuan sosial bukan komersial. Kontrak antara pendonor dan rumah sakit senantiasa meperhatikan syarat sahnya perjanjian dan asas – asas dalam perjanjian.

              Syarat sahnya perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

  1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. Suatu hal tertentu;
  4. Suatu sebab yang halal;

Dari syarat sahnya perjanjian yang dapat menjadi perhatian adalah ketika pendonor organ dilakuakan               oleh anak – anak yang belum cakap, maka orang tua tetap memperhatikan yang terbaik bagi anak dan kesehatannya.

              Asas – asas dalam perjanjian tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu :

  1. Asas konsensualisme;
  2. Asas pacta sunt servanda;
  3. Asas bebas berkontrak;
  4. Asas itikad baik.

Dari asas diatas yang menjadi perhatian adalah itikad baik, terpenuhinya itikad baik ini bisa menjadi bukti bahwa rumah sakit atau dokter tidak terlibat dalam tindak pidana jual beli organ. Pengertian itikad baik ditafsirkan oleh Hoge Raad dalam putusannya dalam Hangsten Vereniging v. Onderlinge Paarden en Vee Assurantie ( Artist De Laboureur Arrest ), 9 Februari 1923, NJ 1923, 676, menyatakan bahwa dalam menafsirkan ketentuan kontrak dilaksanakan dengan itikad baik bermakna bahwa kontrak harus dilaksanakan degan itikad baik bermakna bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan volgens de eisen van redelijkheid en bilijkheid. Redelijk adalah reasonable atau sesuai dengan akal sehat. Billijkheid adalah patut. Makna yang pertama berhubungan dengan penalaran, dan makna yang kedua berkaitan dengan perasaan. Rumusan redelijkheid en bilijkheid meliputi semua hal yang ditangkap dengan akal pikiran (intelek) dan perasaan.[1] Doktrin ini bermakna bahwa tingkah laku para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus diuji atas norma – norma obyektif yang tidak tertulis. Contohnya Rumah sakit bisa dikatan mempunyai itikad baik dengan melakukan hal – hal sebagai berikut :

  1. Menayakan alasan menyumbangkan Organ tubuhnya kepada Resipien secara sukarela.
  2. Mendapat persetujuan suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, atau saudara kandung Pendonor.
  3. Memberikan informasi terkait indikasi, kontra indikasi, risiko, prosedur Transplantasi Organ, panduan hidup pascatransplantasi Organ, serta pernyataan persetujuannya; dan
  4. Melakukan penelusuran latar belakang Pendonor, dan verifikasi lapangan.

            Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam langkah antisipasi yang dapat dilakukan rumah sakit adalah dengan cara melakukan pejanjian donor dengan tujuan bahwa donor yang dilakukan mempunyai tujuan sosial bukan komersial dengan memperhatikan syarat sahnya perjanjian ( Pasal 1320 KUHPerdata ) dan asas – asas perjanjian ( Pasal 1338 KUHPerdata ).

[1] Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan, Cetakan Kedua ( UII Pres : Yogykarta ) 2014, hlm 132

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *