Penyelesaian Sengketa Tanah Serta Sertifikat Ganda Oleh BPN


Penyelesaian Sengketa Tanah Serta Sertifikat Ganda Oleh BPN

Penyelesaian Sengketa Tanah Serta Sertifikat Ganda Oleh BPN. Dasar pembuatan BPN merupakan Keputusan Presiden Nomor. 26 Tahun 1988. Bagaikan panduan operasional BPN, pimpinan lembaga ini setelah itu menghasilkan SK Nomor. 11/KBPN/ 1988 jo Keputusan Kepala BPN Nomor. 1 Tahun 1989 tentang Organisasi Serta Tata Kerja BPN Di Provinsi Serta Kabupaten/Kotamadya.

Secara normatif, BPN merupakan salah satunya lembaga maupun institusi di Indonesia yang dikasih kewenangan buat mengemban amanat dalam mengelolah bidang pertanahan, setimpal dengan Perpres No 10 tahun 2006 tentang Tubuh Pertanahan Nasional yang menyatakan kalau BPN melakukan tugas di bidang pertanahan secara nasional regional serta sektoral. Apalagi lewat Proses yang sama, pemerintah pula sudah menguatkan kedudukan serta posisi BPN dengan membentuk Deputi V yang secara spesial mengkaji serta menuntaskan sengketa serta konflik pertanahan.

Setimpal peraturan Kepala BPN-RI Nomor. 3 Tahun 2006 tentang organisasi serta tata kerja BPN-RI, pengkajian serta penindakan sengketa serta konflik pertanahan ialah bidang Deputi V yang membawahi:

  1. Direktorat konflik pertanahan
  2. Direktorat sengketa pertanahan
  3. Direktorat masalah pertanahan (Pasal 346 Peraturan Kepala BPN-RI Nomor. 3 Tahun 2006)

Tubuh Pertanahan Nasional senantiasa mengupayakan pemecahan penyelesaian sengketa pertanahan dengan bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku dengan mencermati rasa keadilan serta menghormati hak serta kewajiban tiap- tiap pihak. Langkah- langkah penyelesaian sengketa yang mereka ataupun pihak BPN tempuh merupakan musyawarah.Begitu pula dalam sengketa sertifikat ganda, BPN pula berwenang melaksanakan perundingan, mediasi serta fasilitasi terhadap pihak- pihak yang bersengketa serta menggagas sesuatu konvensi di antara para pihak.

Kantor daerah BPN adalah di Provinsi serta Kabupaten/Kotamadya, cuma dapat hinggap di vonis penyelesaian masalah, sebaliknya tindak lanjut administrasi pertanahan senantiasa dicoba BPN. Buat meminimalkan sengketa pertanahan dalam perihal ini sertifikat ganda, hingga dalam perihal ini kedudukan yang dicoba BPN bagaikan pelayan warga antara lain merupakan:

  1. Menelaah serta mengelola informasi buat menuntaskan masalah di bidang pertanahan.
  2. Menampung gugatan- gugatan, mempersiapkan bahan memory jawaban, mempersiapkan memori banding, memori/kontra memori kasasi, Memori/kontra memori peninjauan kasasi atas masalah yang diajukan lewat peradilan terhadap perorangan serta tubuh hukum yang merugikan negeri.
  3. Mengumpulkan informasi permasalahan dan sengketa pertanahan.
  4. Menelaah serta mempersiapkan konsep keputusan menimpa Penyelesaian sengketa atas tanah.
  5. Menelaah serta mempersiapkan konsep keputusan pembatalan hak atas tanah yang cacat administrasi serta bersumber pada kekokohan vonis peradilan.
  6.  

BPN pula mempunyai mekanisme tertentu dalam menanggulangi serta menuntaskan masalah ataupun sengketa pertanahan dalam perihal ini tercantum pula sengketa sertifikat ganda adalah:

  1. Sengketa tanah umumnya dikenal oleh BPN dari pengaduan.
  2. Pengaduan ditindaklanjuti dengan mengidentifikasikan permasalahan. Ditentukan apakah faktor permasalahan ialah kewenangan BPN ataupun tidak.
  3. Bila memanglah kewenangannya, hingga BPN mempelajari permasalahan buat meyakinkan kebenaran pengaduan dan memastikan apakah pengaduan beralasan buat diproses lebih lanjut.
  4. Bila hasil riset butuh ditindaklanjuti dengan pengecekan informasi raga administrasi dan yuridis, hingga kepala kantor bisa mengambil langkah berbentuk penangkalan mutasi.
  5. Bila kasus bertabiat strategis, hingga dibutuhkan pembuatan sebagian unit kerja. Bila bertabiat politis, sosial, serta murah hingga regu mengaitkan institusi berbentuk DPR maupun DPRD, kementerian dalam negara, pemerintah wilayah terpaut.
  6. Regu hendak menyusun laporan hasil riset buat jadi bahan saran penyelesaian permasalahan.

Dalam prakteknya, penyelesaian terhadap sengketa pertanahan bukan cuma dicoba oleh Tubuh Pertanahan Nasional namun pula dapat dituntaskan oleh lembaga Peradilan Universal serta Peradilan Tata Usaha Negeri. Bila di peradilan universal lebih menitikberatkan kepada hal- hal menimpa perdata serta pidana dalam sengketa pertanahan, lain halnya dengan peradilan tata usaha negeri yang menuntaskan sengketa pertanahan berkaitan dengan pesan keputusan yang dikeluarkan oleh Tubuh Pertanahan Nasional maupun pejabat wilayah yang lain yang berkaitan dengan tanah.

Pada dikala ini, mayoritas sengketa pertanahan dalam perihal ini sertifikat ganda dituntaskan lewat 3 metode, ialah:

  1. Penyelesaian secara langsung oleh pihak dengan musyawarah

Dasar musyawarah buat mufakat tersirat dalam pancasila bagaikan dasar kehidupan bermasyarakat Indonesia serta dalam UUD 1945. Musyawarah dicoba di luar majelis hukum dengan ataupun tanpa mediator. Mediator umumnya dari pihak- pihak yang mempunyai pengaruh misalnya Kepala Desa/Lurah, pimpinan adat dan nyatanya Tubuh Pertanahan Nasional.

Dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui musyawarah, satu syaratnya merupakan kalau sengketa tersebut bukan berbentuk ketentuan tentang kepemilikan atas tanah yang bisa membagikan hak ataupun melenyapkan hak seorang terhadap tanah sengketa, serta diantara pihak bersengketa mempunyai kekerabatan yang lumayan erat dan masih menganut hukum adat setempat.

  1. Lewat arbitrase serta alternatif penyelesaian sengketa

Arbitrase merupakan penyelesaian perkara oleh seseorang ataupun sebagian arbiter yang dinaikan bersumber pada konvensi/persetujuan para pihak serta disepakati kalau vonis yang diambil bertabiat memadu serta final. Persyaratan utama yang wajib dicoba buat bisa mempergunakan arbitrase bagaikan penyelesaian sengketa merupakan terdapatnya konvensi yang terbuat dalam wujud tertulis serta disetujui oleh para pihak. Bila sudah tertulis sesuatu klausula arbitrase dalam kontrak ataupun sesuatu perjanjian arbitrase, serta pihak lain menghendaki menuntaskan permasalahan hukumnya ke majelis hukum, hingga proses majelis hukum wajib ditunda hingga proses arbitrase tersebut dituntaskan dalam lembaga arbitrase. Dengan demikian majelis hukum wajib serta harus mengakui dan menghormati wewenang serta guna arbiter.

  1. Penyelesaian sengketa lewat tubuh peradilan

Setimpal dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, pada biasanya penyelesaian sengketa pertanahan yang terpaut sengketa kepemilikan diserahkan ke peradilan universal, terhadap sengketa keputusan Tubuh Pertanahan Nasional lewat Peradilan Tata Usaha Negeri serta sengketa menyangkut tanah wakaf diajukan ke Peradilan Agama. Bersumber pada uraian tentang spesifikasi dari lembaga penyelesaian sengketa baik lembaga litigasi serta lembaga non litigasi, hingga dikala ini jelas kalau seluruh metode itu tidak bisa menuntaskan permasalahan sengketa pertanahan secara tuntas dalam waktu yang pendek, malah cenderung berlarut-larut.

Kenyataannya, proses mediasi yang dicoba BPN tidak sanggup menuntaskan sengketa pertanahan yang terdapat dikala ini buat seperti itu kenapa BPN sangat susah buat mewujudkan segala visi, misi serta program-program strategis yang diembannya. BPN hadapi hambatan dalam menanggulangi sengketa pertanahan spesialnya kasus sertifikat ganda disebabkan tumpang tindihnya peraturan maupun regulasi yang terdapat.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *