Pertanggungjawaban Tindak Pidana Jual beli Organ Tubuh Manusia


Pertanggungjawaban Rumah Sakit dan Dokter dalam Tindak Pidana Jual beli Organ Tubuh Manusia

  1. Pertanggungjawaban Rumah Sakit dalam Tindak Pidana Jual beli Organ Tubuh Manusia

              Perhatian tentang pertanggungjawaban pidana Rumah sakit sebenarnya bersumber dari hubungan yang terjadi antara Pasien, Dokter dan Rumah Sakit. Dalam hubungan hukum dokter-pasien akan melahirkan hak dan kewajiban para pihak dan juga akan membentuk pertanggungjawaban hukum masing – masing. Bagi pihak dokter, prestasi berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu in casu tidak berbuat salah atau keliru dalam perlakuan medis yang semata – mata ditujukan bagi kepentingan kesehatan pasien, adalah kewajiban hukum yang sangat mendasar dalam perjanjian dokter-pasien ( kontrak terapeutik ), yang dalam Undang – undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran disebut dengan kalimat singkat ialah “ kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien” (Pasal 39).[1]

              Terkait hubungan dokter dan rumah sakit sebenarnya terdapat beberapa model hubungan yang bisa terjadi yaitu dokter sebagai employee, dokter sebagai attending physician (mitra), dan dokter sebagai independent contractor.[2] Dua model hubungan terakhir, lebih menempatkan dokter setara dengan rumah sakit didasarkan atas hubungan kerjasama sehingga pertanggungjawabannya pun didasarkan atas kesalahan yang ditimbulkan oleh para pihak. Sedangkan dokter sebagai employee, dokter berkedudukan sebagai tenaga yang dipekerjakan oleh rumah sakit dan rumah sakit sebagai pemberi kerja.

              Ilmu pidana terus berkembang, yang menjadi subyek hukum pidana sekarang tidak hanya individu melainkan juga korporasi. Dalam hukum pidana korporasi meliputi badan hukum maupun bukan badan hukum. Yang termasuk badan hukum meliputi perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum, sedangkan yang bukan termasuk badan hukum meliputi firma, perseroan komanditer atau CV dan persekutuan atau maatschap. Selain itu sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan – perbuatan hukum, misalnya melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan tersebut.[3]

              Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 13 UU No. 5 Tahun 1997 maka suatu kumpulan dapat disebut sebagai korporasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Kumpulan terorganisasi
  2. Terdiri dari orang/atau kekayaan
  3. Berbentuk badan hukum maupun bukan

Selanjutnya jika dikaji pada setiap ketentuan hukum UU No. 44 Tahun 2009 justru dapat ditemukan beberapa ciri-ciri rumah sakit sebagai sebuah korporasi.  Berikut ini ditampilkan beberapa ciri-ciri yang dimaksud:

 

Ciri-ciri Korporasi

Ciri-ciri Rumah Sakit

Ketentuan Hukum

dalam UU No. 44

Tahun 2009

kumpulan terorganisasi

·           Pemilik RS : Komisaris perusahaan, pendiri yayasan, atau Pemerintah Daerah

·         Terdapat struktur organisasipembentukan Unit Pelaksana Teknis (khusus bagi RS Pemerintah)

·         Memiliki Organisasi Rumah Sakit terdiri atas: Kepala Rumah Sakit/Direktur Rumah Sakit, Unsur pelayanan Medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, satuan pemeriksaan internal serta Administrasi Umum dan keuangan;

·         Menyelenggarakan tata kelola dan tata klinis yang baik.

·         Penjelasan Pasal34 ayat (3)

 

 

·         Pasal 7 ayat (2)

 

 

 

 

·         Pasal 33 ayat (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Pasal 36

orang/kekayaan

Persyaratan SDM:

memiliki tenaga tetap, terdiri:

·         Tenaga medis dan penunjang medis

·         Tenaga keperawatan

·         Tenaga kefarmasian

·         Tenaga Manajemen Rumah sakit

·         Tenaga non Kesehatan

pasal 12 ayat (1)

Berbentuk badan

hukum/non badan

hukum

·         Rumah Sakit Pemerintah: bentuk rumah sakit publik (umum)

·         Rumah Sakit Swasta: harus berbentuk badan hukum dengan kegiatan usaha khusus di bidang perumahsakitan (rumah sakit privat) berupa Perseroan Terbatas dan Yayasan.

·         Pasal 40 ayat (2) dan (3)

 

·         Pasal 7 ayat (3)

 

Tabel perbandingan diatas menunjukkan dengan jelas bahwa rumah sakit merupakan

korporasi yang memiliki spesifikasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam hukum pidana. Pengaturan rumah sakit sebagai korporasi melalui UU No. 44 Tahun 2009 tersebut memberikan dasar hukum untuk menuntut rumah sakit apabila melakukan tindak pidana (kejahatan korporasi).

              Dalam Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwasannya jual beli organ yang dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 201 ayat 1 :

“(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196 , Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200”.

              Sampai sejauh mana rumah sakit dapat dikatakan bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan tenaga kesehatannya merupakan pemahaman yang sangat penting dalam kaitannya dengan kepastian hukum. Batasan pertanggungjawaban pidana bagi rumah sakit ini dapat ditelusuri dari rumusan Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 yang menyatakan “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit”.             Komentar dari Pasal diatas adalah sebgai berikut :

  1. Subjek ( normadressaat ) : Rumah Sakit
  2. Bagian inti delik ( delicts bestanddelen ) :
  • kelalaian
  • tenaga kesehatan
  • di Rumah Sakit

Analisa :

Kelalaian dalam pasal ini adalah kelalaian yang dilakukan oleh rumah sakit, bukan kelalaian yang dikarenakan oleh tenaga medis. Maka dari itu haru bisa dibedakan siapakah yang paling bertanggung jawab antara rumah sakit atau tenaga medis yang secara kausalitas dapat menyebabkan keruagian pada pasien, guna mengetahui kausalitas tersebut dapat dilihat apakah yang dilakukan tenaga medis tersebut sudah sesuai dengan standar oprasional dan setandar pelayanan yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit, apabila tenaga medis sudah sesuai dengan setandar oprasional dan setandar pelayanan yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit sedang kan yang bersangkutan melanggar setandar profesi maka kausalitas kelalian tersebut merupakan tanggungjawab tenaga medis, tetapi apabila tenaga medis sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan setandar operasional dan setandar pelayanan tetapi kausalitas kelalian tersebut diakibatkan dari setandar operasional dan setandar pelayanan yang ditetapkan ternyata terdapat kesalahan, makan yang dapat dikenakan pasal ini adalah pihak rumah sakit. Yang dapat dikenai pasal ini adalah tenaga kesehatan, pengertian tenaga kesehatan menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 36 Tahun 2009 menjelaskan para pihak yang termasuk dalam tenaga kesehatan adalah mereka yang mengabdikan diri dibidang kesehatan, mempunyai pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan serta memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sedangkan mengenai kualifikasi tenaga kesehatan meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis dan tenaga kesehatan lainnya (Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Kesehatan). Di rumah sakit dalam pasal ini bisa diartikan pada tidak hanya berarti tempat dimana pelayanan kesehatan itu dilakukan tetapi lebih pada ketika hubungan kerja dengan rumah sakit itu masih berlangsung.

              Seyogyanya pertanggung jawaban pidana dipahami sebagai dapat atau tidaknya seseorang menanggung suatu hukuman atas perbuatannya yang melanggar

ketentuan hukum pidana berdasarkan ada atau tidaknya kesalahan pada dirinya. Tanggung jawab pidana mengharuskan adanya kesalahan pada diri pelaku sehingga

pidana dapat dikenakan kepadanya. Mengenai ajaran pertanggung jawaban pidana yang dapat diterapkan pada korporasi, Sutan Remi Sjahdeini menyebutkan beberapa bentuk  yang dirangkum sebagai berikut:[4]

  1. Doctrine of Strict Liability atau Pertanggungjawaban Mutlak

Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada pelaku tindak pidana yang

bersangkutan tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan pada pelakunya. Cukup

dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh ketentuan pidana (actus reus). Sebagai contoh penerapan doktrin strict liability adalah pelanggaran lalu lintas dimana pengemudi kendaraan bermotor yang tidak berhenti pada saat lampu berwarna merah menyala, akan ditilang polisi dan disidang di muka pengadilan. Sjahdeini mendukung pemberlakuan ajaran strict liability tersebut dengan pembatasan tertentu yaitu pada tindak-tindak pidana tertentu. Rancangan KUHP 2004 dalam pasal 35 ayat (2) secara eksplisit sudah memberlakukan ajaran strict liability.

  1. Doctrine of Vicarious Liability atau pertanggungjawaban vikarius

Merupakan pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang

dilakukan, misalnya oleh A kepada B. Asal mula ajaran pertanggungjawaban vikarius ini dari perbuatan melawan hukum (the law of torts) yang didasarkan atas doctrine of respondeat superior. Melalui ajaran tersebut berlaku sebuah maxim “qui facit per alium facit per se” yang maksudnya seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu karena memang ada hubungan antara master dan servant atau principal dan agent. Jika ajaran pertanggungjawaban tersebut diterapkan pada korporasi maka korporasi

dimungkinkan harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya, atau mandatarisnya, atau siapa pun yang bertanggung jawab kepada korporasi tersebut. Kata kunci dari bisa atau tidaknyan jaran vicarious liability pada korporasi harus dapat dibuktikan terlebih dahulu adanya hubungan subordinasi antara pemberi kerja (employer) dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Low menekankan tujuan pemberlakuan ajaran vikarius sebagai pencegahan (deterrence) karena seorang pemberi kerja (korporasi) harus bertanggung jawab untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya tanpa partisipasi langsung oleh pemberi kerja yang bersangkutan dalam tindak pidana tersebut sehingga memunculkan tekanan pada pemberi kerja untuk melakukan penyeliaan langsung sehingga tindak pidana dapat berkurang.

  1. Doctrine of Delegation

Dasar pembenar dari pembebanan pertanggungjawaban pidana pada korporasi

menurut doctrine of delegation yaitu adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada yang lain untuk melaksanakan keweangan yang dimilikinya.

Meskipun seseorang mendapatkan kepercayaan secara delegasi dari atasannya dan melakukan tindak pidana, si pemberi wewenang (korporasi) harus menanggung pertanggungjawaban pidana karena memang ada kaitan tindakan tersebut dengan lingkup pekerjaa korporasi. Hal tersebut dapat dipahami karena pada dasarnya hal-hal (tindakan) yang dipercayakan oleh pemberi kerja (korporasi) merupakan hal-hal yang biasanya harus dilakukannya sendiri oleh pemberi kerja namun dipercayakan pada pekerja.

  1. Doctrine of Identification

Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidentifikasikan oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan “directing mind” dari korporasi tersebut maka pertanggungjawaban tindak pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi. Dengan kata lain perilaku (conduct) dan sikap kalbu (mens rea) dari orang tersebut dianggap merupakan perilaku dan sikap kalbu dari perusahaan (korporasi). Bagian-bagian dalam perusahaan diidentifikasikan sebagai manusia, otak dan pusat syaraf diwakili oleh pimpinan atau manajer korporasi sedangkan karyawan diidentfisikasikan sebagai tangan atau kaki yang bekerja. Ajaran ini sebenarnya sangat menekankan pimpinan atau manajer dalam perusahaan (korporasi) sebagai faktor penentu bisa dipertanggung jawabkannya korporasi.

              Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasaanya dalam tidak pidana jual beli organ, rumah sakit dapat dikenakan pidana bisa dalam bentuk penjara maupun denda hal tersebut dikarenakan rumah sakit merupakan subyek hukum berupa korporasi. Dalam pertanggungjawaban dapat mempergunakan teori pertanggungjawaban, adapun teori mana yang diberlakukan tergantung pada kondisi kasusnya. Untuk dapat dipidananya rumah sakit menitik beratkan pada kesalahan berada pada korporasi ( rechts persoon ) bukan pada orang (naturlijke persoon ).

 

  1. Pertanggungjawaban Dokter dalam Tindak Pidana Jual beli Organ Tubuh Manusia

              Transplantasi merupakan upaya terakhir untuk menolong seorang pasien degan kegagalan fungsi salah satu organ tubuhnya. Dari segi etika kedokternan, tindakan ini wajib dilakukan jika ada indikasi, berdasarkan beberapa pasal dalam KODEKI, yaitu :

Pasal 2

Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tinggi

Pasal 7d

Setiap dokter harus senantasa mengingat akan kewajibanya melindungi hidup insani

Pasal 10

Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut”.

              Bertolak dari pasal – pasal tersebut diatas, para dokter harus menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan Iptek transplantasi untuk kemaslahatan pasien dan keluarganya.

              Dalam pertanggungjawaban dokter dalam tindak jual beli organ diberlakukan asas monodualistik, asas ini berfungsi sebagai pemberi batas terhadap Sistem Peradilan Pidana dalam menegakkan hukum tetap melindungi area yang tidak bisa dituntut oleh hukum. Kongkritnya dalam penjatuhan pidana berlandaskan pada eksistensi 2 ( dua ) asas fundamental yaitu pertama “asas legalitas” yang merupakan asas kemasyarakatan, bertujuan melindungi hak masyarakat untuk tidak dipidana secara semena – mena tanpa ada peraturan yang mengaturnya lebih dahulu. Dalam hukum positif jual beli organ yang dilarang adalah unsur komersiel, unsur membahayakan pendonor organ dan unsur penipuan.

              Asas fundamental yang kedua adalah “asas culpabilitas” yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini mengisaratkan dalam memenjarakan seorang dokter yang diduga melakukan tindak pidana jual beli organ terpenuhinya unsur delik mengenai kesalahannya. Apabila bagian inti delik tidak terbukti, maka putusan adalah “bebas” (virjspraak). Bagian inti delik adalah perbuatan yang dilarang oleh undang – undang yang akan dibuktikan didalam persidangan. Unsur delik berbeda dengan inti delik, unsur delik adalah terdiri dari melawan hukum ( wederrechtelijkheid ) yang mana tidak ada dasar pembenar dan tercela atau disesalkan ( verwijtbaarheid ) yaitu tidak ada dasar pemaaf. Apabila tidak terbukti unsur melawan hukum (wederrechtelijkheid) dan tercela atau disesalkan (verwijtbaarheid ) maka akan diputus bebas yang disebut oleh doktrin sebagai bebas tidak murni ( niet zuiverevrijspraak ) atau lepas dari segala tuntutan hukum terselubung ( verkapte ontslag van rechtsvervologing ).[5]

  1. Hazewinkel-Suringa, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan inti delik ini lebih terperinci, yaitu :[6]
  2. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia ( menselijke gedraging ), berupa berbuat atau tidak berbuat ( een doen of nalaten ). Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan ( daadstrafrecht ). Cogitationis poenam nemo patitur ( tidak seorangpun dapat dipidana hanya atas apa yang dipikirkannya );
  3. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material;
  4. Pada banyak delik dirumusukan keadaan psikis, seperti maksud ( oogmerk), sengaja (opzet ), dan kealpaan ( onach-zaamheid atau culpa );
  5. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan – keadaan obyektif ( objectieve omstandigheden ), misalnya penghasutan ( Pasal 160 ) dan pengemisan ( Pasal 504 ayat 1 ) hanya dapat dipidana jika dilakukan di depan umum ( in het openbaar );
  6. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Misalnya dalam pasal 123: “jika pecah perang”, Pasal 164 dan 165 : “Jika kejahatan itu jadi lakukan”, Pasal 531 : “ Jika kemudian orang itu meninggal”;
  7. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum ( wederrechtelijk ), tanpa wewenang ( zonder daartoe gerechtigd te zijn ), dengan melampaui wewenang ( overschrijving der bevoegheid);
  8. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis. Hanya dalam hal – hal khusus pembentuk undang – undang mencantumkannya dalam rumusan delik, misalnya dalam pasal 122 : dalam waktu perang ( tijd van oorlog ).

              Jones dan Card menjelaskan Actus reus adalah perbuatan ( atau kadang – kadang sikap tidak berbuat atau kejadian ) yang disebutkan dalam rumusan kejahatan yang didakwakan sebagai yang dilarang oleh hukum pidana bersama – sama dengan keadaan menyertainya, diluar dari pada batin terdakwa, dan setiap konsekuensi dari perbuatan yang ditentukan oleh rumusan.[7] Singkatnya semua unsur dalam inti delik yang tertulis harus dipenuhi. Perbuatan ini merupakan unsur yang bersifat obyektif artinya pemenuhan unsur – unsur dalam delik dapat teramati secara lahiliah yang dilihat secara langsung.

              Dokter dalam tindak pidana jual beli organ dapat sebagai pelaku tindak pidana ( Dader ), turut melakukan ( Pasal 55 KUHP ) dan membantu kejahatan ( Pasal 56 KUHP ). Dokter sebagai pelaku tindak pidana ( Dader ) harus memenuhi inti delik pasal yang disangkakan. Contohnya apabila dokter disangka melanggar Pasal 192 Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka dimuka persidangan harus bisa dibuktikan bahwa dokter tersebut benar – benar dengan sengaja mengkomersilkan organ tubuh manusia.

              Turut melakukan ( Pasal 55 KUHP ) dan membantu Kejahatan ( 56 KUHP ) mengadung kemiripan, maka dari itu dalam membedakan keduanya menurut Wirjono Prodjodikoro dapat menggunakan teori subyektif dan teori obyektif.[8] Dalam pandangan teori subyektif, perbedaan antara keduanya harus dilihat dari wujud kesengajaan yang ada pada si pelaku. Ukuran kesengajaannya adalah : a) apakah kehendak si pelaku adalah benar – benar untuk turut melakukan tindak pidana, ataukah kehendak si pelaku hanya untuk memberi bantuan saja; dan (b) apakah pada sipelaku ada kehendak untuk benar – benar mencapai akibat, yang merupakan unsur dari tindak pidana, ataukah hanya turut membantu saja apabila pelaku utama menghendaki.

              Dalam pandangan teori obyektif, ukurannya adalah wujud dari perbuatan, yaitu apakah perbuatan itu dapat mengakibatkan hal yang menjadi unsur dari tindak pidana, ataukah hanya merupakan syarat, bukan sebab, dari akibat tersebut.

              Jadi dari kedua teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran perbedaanya adalah pada soal inisiatif (prakasa) kejahatan. Dalam turut melakukan ( Pasal 55 KUHP ) inisiatif ( prakasa ) kejahatan datang dari dokter. Contohnya dokter yang disangka Pasal 192 Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 KUHP dengan tuduhan turut serta melakukan tindak pidana jual beli organ, maka yang harus dibuktikan adalah dokter bersama pelaku tindak pidana ( dader ) sama – sama sepakat untuk melaksanakan delik, yaitu sepakat untuk mengkomersilkan jual beli organ dengan peran masing masing dokter yang mengoperasi dan orang lain yang mencari orang yang mau dibeli organnya. Sedangkan dalam membantu kejahatan, inisiatif (prakasa) melakukan tindak pidana berasal dari orang lain, sedangkan sipembantu hanya sekedar membantu dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Contohnya adalah dokter melakukan transplantasi organ atas suruhan makelar organ tubuh.

              Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dokter dalam tindak pidana jual beli organ harus memenuhi asas monodualistik, yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas, asas legalitas yaitu harus  perbuatan yang tercela tersebut harus dilarang oleh undang undang, sedangkan culpabilitas adalah unsur dalam inti delik harus bisa dibuktikan serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf dan Dokter dalam tindak pidana jual beli organ dapat sebagai pelaku tindak pidana ( Dader ), turut melakukan ( Pasal 55 KUHP ) dan membantu kejahatan ( Pasal 56 KUHP ).

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *