Sengketa Tanah? Narendra Lamont Pengacara Sengketa Tanah


Sengketa Tanah Narendra Lamont Pengacara Sengketa Tanah

Sengketa Tanah? Narendra Lamont Pengacara Sengketa Tanah. Akhir-akhir ini permasalahan pertanahan timbul ke permukaan serta ialah bahan pemberitaan di media massa. Secara makro pemicu timbulnya kasus-kasus pertanahan tersebut merupakan sangat bermacam- macam yang antara lain:

  1. Harga tanah yang bertambah dengan kilat.
  2. Keadaan warga yang terus menjadi siuman serta hirau akan kepentingan/haknya.
  3. Hawa keterbukaan yang digariskan pemerintah.

Pada hakikatnya, permasalahan pertanahan ialah benturan kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, bagaikan contoh konkret antara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan tubuh hukum tubuh hukum dengan tubuh hukum serta lain sebagainya. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, guna kepastian hukum yang diamanatkan UUPA, hingga terhadap permasalahan pertanahan diartikan antara lain bisa dikasih respons/respon/penyelesaian kepada yang berkepentingan (warga serta pemerintah),

Penafiran sengketa tanah ataupun bisa pula dikatakan bagaikan sengketa hak atas tanah, ialah: Munculnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan suatu pihak (orang ataupun tubuh) yang berisi keberatan-keberatan serta tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, ataupun kepemilikannya dengan harapan bisa mendapatkan penyelesaian secara administrasi setimpal dengan syarat peraturan yang berlaku.

Konflik bagi penafsiran hukum merupakan perbandingan komentar, perselisihan mengerti, sengketa antara 2 pihak tentang hak serta kewajiban pada dikala serta keadaaan yang sama. Secara universal konflik ataupun perselisihan mengerti, sengketa, dimaksud dengan komentar yang berlainanantara 2 pihak menimpa permasalahan tertentu pada dikala serta kondisi yang sama. Berikutnya, kata konflik bagi Kamus Ilmiah Terkenal merupakan pertentangan, pertikaian, persengketaan, serta perselisihan. Bagi Kamus Universal Bahasa Indonesia dimaksud dengan pertentangan, percekcokan.

Merujuk pada penafsiran tersebut, bisa dimengerti kalau kata konflik memiliki penafsiran yang lebih luas, oleh sebab sebutan konflik tidak cuma digunakan dalam permasalahan pertanahan yang terpaut dengan proses masalah pidana, pula terpaut dalam proses masalah perdata serta proses masalah tata usaha negeri. Dalam riset ini konflik yang dimaksudkan merupakan konflik pertanahan yang terpaut proses masalah pidana, spesialnya syarat perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *