Terjadi Sengketa Tanah? Pengacara Narendra Lamont Solusinya


Terjadi Sengketa Tanah Pengacara Narendra Lamont Solusinya

Terjadi Sengketa Tanah? Pengacara Narendra Lamont Solusinya. Istilah tanah dalam bahasan ini bisa dimengerti dengan berbagai makna, hingga penggunaannya butuh diberi batas supaya dikenal dalam makna apa sebutan tersebut digunakan. Dalam hukum tanah istilah sebutan tanah dipakai dalam makna yuridis, bagaikan sesuatu penafsiran yang sudah diberi batas formal oleh Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA).

Bersumber pada Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan kalau atas dasar hak memahami dari Negeri didetetapkan terdapatnya macam-macam hak atas permukaan bumi yang diucap tanah yang bisa dikasih serta dimiliki oleh orang-orang. Tanah dalam penafsiran yuridis mencakup permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA). Hak tanah mencakup hak atas sebagian tertentu yang berbatas di permukaan bumi. Tanah dikasih kepada serta dimiliki oleh orang dengan hak- hak yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) buat digunakan ataupun dimanfaatkan. Diberikannya serta dimiliki tanah dengan hak- hak tersebut tidak hendak bermakna bila penggunaannya terbatas cuma pada tanah bagaikan permukaan bumi saja.

Buat keperluan apa juga tidak dapat tidak, tentu dibutuhkan pula pemakaian bagaikan badan bumi yang terdapat di bawahnya serta air dan ruang angkasa yang di permukaan bumi. Oleh sebab itu, dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan kalau hak-hak atas tanah bukan cuma membagikan wewenang buat memakai sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan yang diucap tanah, namun pula badan bumi yang terdapat di bawahnya serta air dan ruang angkasa yang terdapat di atasnya, dengan demikian yang dimiliki dengan hak atas tanah merupakan tanahnya, dalam makna sebagian tertentu dari permukaan bumi, namun wewenang memakai yang bersumber dengan hak tersebut diperluas sampai meliputi pula pemakaian sebagian badan bumi yang terdapat di dasar tanah, air dan ruang yang terdapat di atasnya.

Bagi Parlindungan tanah cuma ialah salah satu bagian dari bumi. Pembatasan penafsiran tanah dengan permukaan bumi semacam itu pula diatur dalam uraian Pasal Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 bagian II angka I kalau diartikan dengan tanah yakni permukaan bumi.

Penafsiran tanah dalam Pasal 1 Undang- Undang No 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Konsumsi Tanah Tanpa Izin yang Berhak atas Kuasanya, diformulasikan:

  1. Tanah yang langsung dipahami oleh negeri
  2. Tanah yang tidak dipahami oleh negeri yang dimiliki dengan suatu hak oleh perorangan ataupun tubuh hukum.

Tanah dalam penafsiran geologis agronomis, dimaksud susunan permukaan bumi yang sangat atas yang dimanfaatkan buat menanam tumbuh-tumbuhan yang diucap tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian, tanah perkebunan, serta tanah bangunan yang digunakan buat mendirikan bangunan.

Sebagian penafsiran tersebut bisa dimengerti kalau yang diartikan dengan pengertiam tanah yakni bagian permukaan bumi tercantum badan bumi di bawahnya dan yang terletak di dasar air yang langsung dipahami oleh negeri ataupun dimiliki dengan suatu hak oleh perorangan ataupun tubuh hukum. Fokus kajian dalam tesis ini dibatasi pada konflik pertanahan di permukaan bumi.

Pasal 4 Ayat (1) serta (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), spesialnya yang terpaut dengan hak kepunyaan atas tanah pada garis besarnya bisa dipecah atas 2 bagian, yang meliputi:

  1. Konflik pertanahan yang diatur dalam kodifikasi hukum pidana, ialah konflik (delik) pertanahan yang diatur dalam sebagian Pasal yang tersebar dalam kodifikasi hukum pidana (KUHP)
  2. Konflik pertanahan yang diatur di luar kodifikasi hukum pidana, ialah konflik (delik) pertanahan yang spesial terpaut dengan peraturan perundang-undangan pertanahan di luar kodifikasi hukum pidana.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *